Perubahan Filosofi Energi Dibutuhkan untuk Pemerintahan Mendatang

Ketika masyarakat Indonesia mulai meninggalkan proses pemilihan presiden dan menunggu pelantikan pemerintahan yang dipimpin oleh Prabowo, negara ini berada di persimpangan jalan dengan cetak biru energinya. Beberapa permasalahan yang tercatat antara lain produksi minyak yang terus menurun, target integrasi energi terbarukan pada tahun 2025 telah dikurangi dari 23 menjadi 17 persen, dan investasi asing masih di bawah ekspektasi. Hal yang menarik adalah bahwa kebijakan yang pragmatis secara ekonomi untuk memperbaiki situasi energi dapat menjamin kekuasaan politik pasca-reformasi yang belum pernah terjadi sebelumnya pada pemerintahan berikutnya. Sebuah kemungkinan yang mungkin belum dapat dipahami saat ini.

Namun demikian, Indonesia akan mengalami lompatan ekonomi melalui pertumbuhan energi setelah bertahun-tahun mengalami kemajuan ekonomi yang lambat dan tidak tercapai. Konsumsi energi per kapita, yang berkorelasi langsung dengan pertumbuhan ekonomi, hanya meningkat 80 persen dari tahun 2002-2022. Lonjakan pertumbuhan yang lebih besar, yang belum dialami di Indonesia, telah mengubah Tiongkok dan saat ini sedang berlangsung di negara-negara seperti Vietnam (peningkatan konsumsi energi per kapita hampir 500% pada tahun 2002-2022).

Kepemimpinan baru Indonesia akan dihadapkan pada dikotomi pilihan: tujuan jangka pendek untuk memaksimalkan atau visi jangka panjang untuk pengaruh yang abadi. Jika rezim baru memilih pilihan terakhir, hal ini akan serupa dengan rute yang diambil Tiongkok pada pergantian abad ke-21. Konsumsi energi per kapita meningkat 400 persen dari tahun 2000-2022 di Tiongkok. Ini adalah fenomena yang didasarkan pada penerapan ekonomi pasar bebas Deng Xiaoping dan kemudian digunakan sebagai batu loncatan bagi perebutan kekuasaan Xi Jinping segera setelah kenaikan jabatannya.

Meskipun Jinping mengkonsolidasikan kekuasaan melalui kampanye anti-korupsi yang agresif dan memperkuat kebanggaan nasional Tiongkok, landasan pemerintahannya adalah penerapan kebijakan industri yang agresif. Tujuan-tujuan ini berhasil mengukuhkan Tiongkok sebagai negara adidaya manufaktur global yang ditopang oleh pembangkit listrik tenaga batu bara. Pada gilirannya, Tiongkok mencapai rekor pertumbuhan tertinggi, mengentaskan kemiskinan (berkurang dari 26 persen menjadi 1 persen), dan mengukuhkan Jinping sebagai penguasa terkuat sejak Mao Zedong.

Hal serupa juga terjadi ketika Jokowi mencoba taktik ini pada awal masa jabatannya dengan meningkatkan pembangkit listrik tenaga batu bara. Meskipun sisi pasokan energi meningkat, permintaan akan pembangkit energi tersebut tidak diciptakan dengan tepat melalui industrialisasi karena adanya penundaan birokrasi yang menyebabkan kelebihan pasokan energi.

Kesulitan yang dihadapi kedua negara pada saat-saat pertemuan tidaklah sama, sehingga diperlukan pendekatan yang berbeda-beda. Namun demikian, Indonesia mempunyai peluang untuk mengubah filosofi energinya agar dapat sepenuhnya mewujudkan kebangkitannya. Kurangnya pemahaman yang benar mengenai prinsip-prinsip energi oleh masyarakat memungkinkan kebijakan dijalankan ke segala arah. Hal ini kemudian dapat dibenarkan oleh banyak pakar yang siap membantu pemerintah, dengan sedikit atau bahkan tanpa konsekuensi. Sebuah kenyataan yang mengerikan namun sebuah situasi yang ironisnya dapat dimanfaatkan untuk tujuan yang bermanfaat.

Sejarah dunia telah menunjukkan, bahwa kebijakan di bidang energi seringkali dijadikan sebagai alat politik untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Salah satu tujuannya adalah menggalang kekuasaan dengan meningkatkan posisi keuangan suatu negara ke wilayah-wilayah baru. Struktur kekuasaan yang lebih sempit pada kepemimpinan masa depan akan membantu pelaksanaan kebijakan yang lebih cepat.

Lantas, apa saja filosofi energi yang bisa digunakan Indonesia untuk memantapkan kekuatan sebagai sebuah negara, entitas geopolitik, dan pemerintahannya?

Hilangkan keinginan untuk memenuhi terlalu banyak sudut pandang mengenai transisi energi dan fokus pada biaya dan manfaat. Penekanan pada pengurangan emisi gas rumah kaca saja tidaklah efektif karena taktik satu dimensi ini dapat menghambat perekonomian negara. Saat ini, Indonesia tidak dapat mengorbankan pertumbuhan ekonomi yang signifikan hanya demi memenuhi target lingkungan hidup. Idealnya, pertumbuhan ekonomi harus dilakukan dengan tetap membatasi emisi, namun jika hanya ada satu pilihan yang dapat dicapai, maka pilihlah jalur ekonomi.

Kebijakan iklim, sebagaimana dijelaskan secara ringkas oleh profesor terkenal Roger Pielke Jr. diatur oleh Hukum Besi: “Ketika kebijakan iklim yang berfokus pada pertumbuhan ekonomi berhadapan dengan kebijakan yang berfokus pada pengurangan emisi, maka pertumbuhan ekonomilah yang akan menang (hampir) setiap saat”. Bagi negara seperti Indonesia yang ambang ekonominya lebih rendah dibandingkan negara-negara OECD yang lebih maju, kebijakan besi harus menjadi prioritas utama.

Selanjutnya, pemerintah harus memberikan kebebasan yang lebih besar kepada para pemegang aset energi baik swasta maupun badan usaha milik negara (BUMN) untuk berinovasi, bereksperimen dan berkreasi. Hal ini dapat dicapai dengan jangka waktu investasi yang lebih menguntungkan dan proses perizinan yang lebih lunak. Amerika Serikat adalah pemimpin dunia dalam bidang inovasi, hal ini sebagian disebabkan oleh filosofi nasional yang tertanam mengenai hak kepemilikan mutlak yang masih berlaku hingga saat ini. Ketika suatu entitas memiliki sebidang tanah, ia bebas mengambil rute yang paling menguntungkan sesuai keinginannya, baik di atas maupun di bawah tanah.

Pada tahun 1870, Bryon Benson, seorang pengusaha distribusi minyak, membangun pipa sepanjang 130 mil dalam tiga bulan, sebuah mimpi yang nyata.

Hari ini. Contoh lainnya adalah booming gas serpih/minyak yang dimulai pada tahun 2008 yang mengubah lanskap hidrokarbon global. Perusahaan minyak serpih AS memangkas biaya fracking lebih dari 100 persen dalam rentang tiga tahun dan secara mengejutkan menurunkan harga minyak Saudi. Hal ini dicapai melalui inovasi proses kreatif yang dimungkinkan oleh peraturan yang fleksibel.

Indonesia tidak mematuhi undang-undang kepemilikan tanah AS, namun pemerintah tetap harus meniru prinsip serupa yang dapat membebaskan industri energi. Setiap blok minyak yang dinasionalisasi yang diakuisisi oleh Pertamina mengalami penurunan produksi yang signifikan (Rokan dari Chevron dan Mahakam dari Total). Bukan karena SDM yang tidak mampu, karena perusahaan minyak nasional itu punya banyak pemikir dan pemimpin yang hebat. Kerangka hukum dan kurangnya sinergi kolektif menjadi penyebab utama.

Salah satu cara untuk mengatasi hal ini adalah melalui insentif langsung dari sektor publik yang dapat diterapkan tidak hanya pada perusahaan bahan bakar fosil tetapi juga pada pemain energi terbarukan. Seperti yang ditegaskan oleh Robert Greene, penulis buku terlaris 48 Laws of Power, yang terbaik adalah memenuhi kepentingan pribadi manusia daripada memohon kebaikan yang lebih besar untuk mencapai suatu tujuan.

Pegawai BUMN perlu diberi insentif finansial ketika kinerjanya melampaui ekspektasi atau menyelesaikan proyek yang menguntungkan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa insentif tunai telah meningkatkan pendapatan sebanyak 20 persen dan memangkas biaya hingga hampir 10 persen sehingga meningkatkan profitabilitas perusahaan. Pegawai BUMN juga takut akan kriminalisasi karena mengambil keputusan yang dianggap salah. Itu harus berubah. Jalur kekuasaan yang sempit dan lebih unilateral dalam pemerintahan dapat membawa perubahan pada dunia.

Kini kita menunggu kepastian presiden baru, namun masih ada satu fakta yang tersisa. Kemakmuran dan kekuasaan hanya akan terwujud melalui pengembangan energi, tidak peduli siapa yang bertanggung jawab. Bagi sebagian besar masyarakat Indonesia, tidak masalah kucingnya berwarna hitam atau putih, yang penting berhasil membunuh tikus tersebut.